Pekanbaru, detaksatu : Komisi X DPR RI telah sukses menyelenggarakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kunjungan strategis yang dipusatkan di Kantor Bupati Siak pada Rabu (22/7) lalu ini, menjadi ajang penting bagi sinkronisasi kebijakan lintas sektor, mencakup pendidikan, kebudayaan, riset, pemuda, dan olahraga di wilayah Riau.
Agenda kunker ini dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, jajaran Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak, serta mitra kerja terkait, termasuk perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII.
Diskusi komprehensif dilakukan guna menyerap aspirasi daerah sekaligus meninjau efektivitas pelaksanaan program serta pemanfaatan anggaran negara di sektor pendidikan tinggi. Tidak hanya berfokus pada evaluasi program dan penguatan kelembagaan, agenda Kunker ini juga menitikberatkan pada upaya proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dialog interaktif dan diskusi mendalam dilakukan bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tokoh dan pemangku adat, budayawan, hingga komunitas literasi dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Siak. Berbagai masukan, kendala teknis, serta harapan riil di lapangan didengar secara langsung untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang akan disusun di tingkat pusat benar-benar inklusif dan solutif terhadap dinamika masyarakat daerah.
Dalam forum tersebut, LLDIKTI Wilayah XVII memaparkan langkah-langkah konkret dalam mendukung percepatan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Fokus pembinaan mencakup dorongan peningkatan akreditasi institusi menuju predikat “Unggul”, percepatan kepangkatan akademik dosen, serta sinergi antara dunia kampus dan industri untuk menekan angka pengangguran terdidik.
Sejalan dengan upaya menekan angka putus studi, LLDIKTI XVII menyoroti pentingnya optimalisasi penyerapan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya agar lebih merata dan menjangkau mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu,peningkatkan dukungan alokasi pendanaan dan bantuan riset bagi civitas akademika juga ditekankan guna mendorong ekosistem penelitian dan inovasi daerah yang sejalan dengan target pembangunan nasional. Pengawasan berlapis terus dilakukan melalui Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) serta optimalisasi instrumen pemeringkatan kemahasiswaan (Simkatmawa) dan pengintegrasian layanan pengaduan terpadu (Lapor), sehingga penyaluran program afirmasi seperti KIP Kuliah maupun bantuan riset dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Sebelum pelaksanaan audiensi, rombongan Komisi X DPR RI turut melaksanakan peninjauan lapangan ke sejumlah lokus bersejarah dan sarana pendidikan di Kabupaten Siak, di antaranya Istana Siak dan Tangsi Belanda. Rangkaian temuan dan aspirasi dari kunker ini diproyeksikan akan menjadi landasan berbasis bukti (evidence-based) dalam pembahasan anggaran dan penyempurnaan kebijakan strategis pendidikan nasional ke depan.
Lap : Vie
Komentar