Bengkalis, detaksatu : DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang memuat berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan.
Penyampaian laporan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis di Gedung DPRD Bengkalis, Selasa (22/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H Misno, didampingi Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan dan dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso.
H Misno dalam pengantar rapat menjelaskan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan reses pada 15–20 Juli 2026 di daerah pemilihan masing-masing.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas anggota DPRD untuk menyerap aspirasi, masukan dan kebutuhan masyarakat sekaligus menindaklanjutinya melalui lembaga legislatif.
“Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Misno.
Ia menjelaskan, pelaksanaan reses sekaligus merupakan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Pasal 114 ayat (6), yang mengharuskan setiap anggota melaporkan pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD.
Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan laporan hasil reses yang berisi aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erwan menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan kinerja dan tata kelola BUMD agar mampu meningkatkan daya saing, menghasilkan keuntungan serta memberikan kontribusi melalui dividen bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicara Ahmad Husein menyampaikan banyaknya aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dan pelayanan dasar.
Aspirasi tersebut meliputi peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan serta perbaikan jembatan, drainase, penerangan jalan, akses air bersih, fasilitas sanitasi hingga sarana dan prasarana permukiman.
Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pemerataan fasilitas kesehatan, sarana sekolah, tenaga pendidik serta fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Tantowi Saputra Pangaribuan menyampaikan bahwa hasil reses menunjukkan masih banyak usulan dan keluhan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Salah satu aspirasi yang muncul berasal dari kalangan muda, khususnya terkait pengembangan seni. Fraksi tersebut menilai diperlukan wadah yang memadai agar bakat dan kreativitas generasi muda dapat disalurkan melalui kegiatan positif.
Fraksi Gerindra juga mendorong pengelolaan APBD dilakukan secara lebih efisien dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja serta kerangka strategi dan prioritas yang jelas.
Selanjutnya, Fraksi PKS melalui juru bicara Hj Nurhasanah menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan keagamaan.
Fraksi PKS mendorong rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan swasta dan keagamaan, termasuk rumah tahfiz Al-Qur’an, pondok pesantren, sekolah swasta dan madrasah ibtida’iyah.
Selain itu, diperlukan pembinaan dan dukungan terhadap pendidik serta tenaga kependidikan bidang keagamaan, termasuk pembina didikan subuh, organisasi kepemudaan, remaja masjid dan lembaga yang bergerak dalam pembinaan generasi muda.
Fraksi PKB melalui juru bicara Hardianto meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Sementara Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Tairan menyoroti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM.
Upaya tersebut diharapkan dilakukan melalui peningkatan akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, bantuan peralatan, pemasaran produk serta pengembangan ekonomi kreatif.
Fraksi Amanat Perindo Persatuan melalui juru bicara Laurensius Tampubolon meminta agar seluruh aspirasi yang dihimpun langsung dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
“Fraksi Amanat Perindo Persatuan DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan saran kepada pemerintah agar apa yang telah kami serap merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan ke depan,” ujarnya.
Laurensius menambahkan, masyarakat berharap usulan yang disampaikan melalui reses benar-benar mendapat perhatian dan memiliki kejelasan dalam proses penyusunan program pemerintah daerah.
Menanggapi laporan tersebut, H Misno menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah melaksanakan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Misno meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mempertimbangkan hasil reses dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.
“Semoga aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Misno.
Pada akhir rapat paripurna, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis H Misno menyerahkan secara simbolis Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 kepada Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Laporan tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam pembahasan dan penyusunan program pembangunan daerah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. (Infotorial)
Lap : RD
Komentar