Pekanbaru detaksatu : Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.
Putra pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Fadila Saputra mengingatkan seluruh pihak agar wacana pergantian kepemimpinan nasional tidak berkembang menjadi spekulasi politik yang dapat mengganggu stabilitas, persatuan dan kehidupan demokrasi Indonesia.
Fadila meminta seluruh pihak tidak menjadikan spekulasi politik sebagai dasar untuk mendorong pergantian kepemimpinan nasional.
“Sebagai anak pejuang, saya memahami bahwa kemerdekaan dan negara ini dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena itu, pergantian kepemimpinan nasional jangan pernah didorong melalui spekulasi, kegaduhan, apalagi upaya di luar konstitusi,” ujarnya, Jumat (28/8/2026).
Menurut Fadila, jika terdapat persoalan terhadap jalannya pemerintahan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme demokrasi dan hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada persoalan terhadap pemerintahan, sampaikan melalui mekanisme demokrasi dan hukum. Jangan bermain-main dengan wacana ‘percepatan’ pergantian kekuasaan yang dapat menimbulkan tafsir seolah-olah pemerintahan yang sah hendak dijatuhkan sebelum waktunya,” kata kader Pemuda Panca Marga itu.
Fadila menegaskan pernyataannya bukan bentuk tuduhan terhadap pihak tertentu. Ia juga tidak ingin mengaitkan wacana tersebut dengan tudingan makar. Namun, sebagai generasi muda sekaligus anak pejuang kemerdekaan, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pentingnya menjaga konstitusi dan persatuan bangsa.
“Saya tidak ingin menuduh siapa pun melakukan makar. Tetapi sebagai generasi muda dan anak pejuang, saya merasa berkewajiban mengingatkan: jangan wariskan kepada generasi kami politik kekuasaan yang mengorbankan persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia berharap generasi saat ini mewariskan tradisi politik yang menghormati konstitusi, mandat rakyat dan prinsip demokrasi. “Wariskanlah keberanian untuk menjaga konstitusi, menghormati mandat rakyat, dan mempertahankan Indonesia tetap damai dan demokratis,” katanya.
Fadila menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, ia meminta perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi manuver politik yang mengorbankan kepentingan bangsa.
“Berbeda pendapat boleh. Mengkritik pemerintah adalah hak. Tetapi jangan sampai ambisi politik mengalahkan kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Sebelumnya, video Budi Arie yang beredar di media sosial setelah menghadiri forum silaturahmi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama para relawan dalam rangka bulan Kemerdekaan RI di Jakarta, Minggu (23/8/2026) menjadi viral.
Dalam rekaman itu, Budi Arie terlihat duduk di samping Jokowi saat menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029. “Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’” ujar Budi Arie.
Budi Arie juga menyebut adanya sejumlah anomali dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menurutnya perlu dicermati. Ia menyebut situasi tersebut sebagai kemungkinan terjadinya “patahan sejarah” dan mengajak peserta tidak hanya memikirkan skenario politik konvensional hingga 2029.
Pernyataan itu kemudian menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik nasional sebelum berakhirnya periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, setelah pernyataannya menjadi sorotan, Budi Arie telah menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa ucapan mengenai kemungkinan percepatan tersebut merupakan analisis pribadinya. Ia juga menyatakan pernyataannya tidak berkaitan dengan Jokowi dan siap menerima konsekuensi atas ucapannya.
Lap : Vie
Komentar