Bengkalis, detaksatu : DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyepakati perubahan arah kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Selasa (15/9/2026).
Penandatanganan dilakukan Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha. Prosesi tersebut turut didampingi Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H Misno.
Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha mengatakan perubahan KUA-PPAS menjadi bagian penting dalam penyesuaian kebijakan anggaran daerah agar tetap realistis, terukur dan mengacu pada skala prioritas pembangunan.
Menurut Septian, Rancangan Perubahan KUA-PPAS sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada DPRD. Dokumen tersebut kemudian dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis.
“Dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS telah disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, DPRD melalui rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Bengkalis membahas rancangan tersebut sehingga menghasilkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 yang mengedepankan prinsip skala prioritas serta pendapatan dan belanja daerah yang rasional,” ujar Septian.
Ia menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 mencakup asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS hingga nantinya menjadi dasar Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
Septian menegaskan kesepakatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara DPRD dan Pemkab Bengkalis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terwujud demi kepentingan masyarakat serta pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju ke depannya,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS bukan hanya tahapan administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kebijakan fiskal daerah agar tetap sehat, realistis dan terukur.
Kasmarni menyebutkan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 mengalami perubahan. Pendapatan yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp2.795.310.286.405 meningkat menjadi Rp3.570.044.228.540.
“Secara umum, Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Adapun pendapatan daerah mengalami perubahan kenaikan, yang sebelumnya sebesar Rp2.795.310.286.405 menjadi Rp3.570.044.228.540,” jelas Kasmarni.
Menurut Kasmarni, kenaikan pendapatan tersebut harus dikelola secara bijaksana. Tambahan pendapatan diarahkan untuk mendukung program prioritas dan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menekankan APBD harus digunakan sebagai instrumen pembangunan dan bukan sekadar instrumen pembelanjaan.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar instrumen pembelanjaan. Karena itu, kebijakan anggaran harus menjaga kesehatan fiskal, menjamin keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kasmarni juga meminta sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat dalam setiap tahapan penyusunan hingga pelaksanaan perubahan APBD.
Setelah kesepakatan ditandatangani, ia meminta seluruh perangkat daerah, TAPD dan jajaran terkait segera menindaklanjuti tahapan pembahasan bersama Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis.
“Jangan ada keterlambatan karena lemahnya koordinasi. Perubahan APBD bukan sekadar tugas administratif, melainkan tanggung jawab pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, serta sejumlah undangan lainnya.
Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 selanjutnya menjadi landasan bagi tahapan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026. (Infotorial)
Lap : RD
