Bengkalis, Detaksatu.com : Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang dikarunia Allah SWT sebagai daerah yang kaya. Diperutnya mengandung minyak bumi, sementara dipermukaan membentang perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (Akasia) bagaikan permadani hijau. Sangat pas jika Kabupaten Bengkalis dinobatkan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.
Saban tahun kabupaten yang sebagian wilayahnya berada dibibir Selat Malaka itu, mendapat kucuran dana bagi hasil triliunan rupiah yang membuat iri kabupaten tetangga.
Dengan APBD yang tergolong tambun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memetakan cluster (pusat) pertumbuhan pembangunan menjadi empat “Gerbang”.
Di Pulau Bengkalis, selain pusat pemerintahan. Pulau Bengkalis juga merupakan Gerbang Utama cluster rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkalis.
Sebagai ibukota, pembangunannya memang tidak sementereng ibu kota kabupaten lain di Provinsi Riau. Banyak hal yang membuat kota ini kurang berkembang, salah satu kota ini sangat tergantung dengan APBD.
Bahkan ada anekdot di Kota Bengkalis yang berjulukan Kota Terubuk “APBD belum diketok, pasar sepi”. Ini menggambarkan ketergantungan roda perekonomian masyarakat pada APBD.
Efek domino belum disahkan APBD adalah daya beli masyarakat menurun, dan omset pedagang pun terjun bebas.
“Sepi, pak. Orang belanja tak banyak. Karena APBD belum ketok palu, jadi proyek belum jalan,” kata seorang pedagang ikan di Pasar Terubuk kepada iniriau.com beberapa waktu lalu.
Sementara tiga gerbang lainnya adalah Gerbang Laksamana, mencakup Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil yang akan dijadikan kawasan industri, wisata religius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern.
Kemudian ketiga Gerbang Permata, menjadikan Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan.
Keempat, Gerbang Pesisir menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
Dari empat gerbang pembangunan tersebut yang paling terlihat perkembangannya adalah Gerbang Utama dan Gerbang Permata. Sementara Gerbang Laksamana dan Gerbang Pesisir stagnan.
Pulau Bengkalis yang dijadikan pusat pendidikan mulai menggeliat. Saat ini sudah ada dua perguruan tinggi negeri dan satu swasta berdiri di Kota Bengkalis. Salah satu yang sangat menonjol adalah Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng). Ribuan mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia menempuh pendidikan di Polbeng.
Namun, kemajuan ini tidak dibarengi oleh fasilitas dasar lazimnya sebuah kota. Sebagai ibukota dan pusat pendidikan, Bengkalis punya pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, seperti listrik, air bersih dan kapal penyeberangan Roll On Roll Off (Roro) yang merupakan urat nadi transportasi dari dan ke Bengkalis.
Listrik di Bengkalis bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dikelola PLN hampir tiap hari terjadi pemadaman. Ini membuat warga Bengkalis dongkol. Namun, sejauh ini belum ada solusi yang membuat listrik di Bengkalis tanpa pemadaman.
Sementara air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Terubuk juga bermasalah dalam hal ketersediaan air baku dari waduk. Pasalnya, waduk pemasok air baku PDAM merupakan waduk tadah hujan.
Dimana setiap musim panas atau kemarau air waduknya kering. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun, namun belum ada solusi. Dimusim kemarau PDAM terpaksa menurunkan produksi dan banyak pelanggan yang tidak terlayani. Bahkan, bulan lalu PDAM terpaksa menghentikan produksi akibat ketiadaan air baku.
Disamping listrik dan air bersih, yang tak kalah krusial adalah masalah transportasi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Roll On Roll Off (Roro) melayani rute Pulau Bengkalis-Pakning (Pulau Sumatera). Roro merupakan urat nadi transportasi dari dan ke Bengkalis. Namun, selama dua tahun belakangan tata kelolanya bisa dikatakan amburadul.
Selain kekurangan armada, beragam persoalan lain perlu dituntaskan secepatnya. Seperti ada oknum pegawai Dinas Perhubungan yang bermain dengan pengguna jasa Roro, sampai oknum aparat yang menyelonong masuk Roro tanpa tiket alias gratis.
Situasi ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Adi Pranoto ketika berdialog dengan perwakilan mahasiswa, Ketua DPRD Septian Nugraha dan Sekretaris Daerah dr Ersan Saputra di DPRD minggu lalu.
Adi Pranoto yang diminta mundur oleh mahasiswa jika satu bulan persoalan tata kelola Roro tidak selesai, mengakui ada anak buahnya berlaku culas. Mulai dari memberi prioritas kepada yang memberi uang tip, meloloskan mobil tanpa membeli tiket di loket yang telah disediakan, sampai oknum aparat yang masuk gratis.
Namun, Adi Pranoto mencoba berkilah bahwa dia tidak sendir. Menurutnya, perbuatan serupa juga dilakukan instansi lain yang masih berkaitan dengan transportasi laut.
“Saya akui memang ada oknum pegawai Dishub yang nakal (melakukan pungli), tapi, ada juga oknum Syahbandar, belum lagi oknum aparat menerobos antrean dan masuk gratis,” ujarnya.
Akibatnya, bukan sekali dua terjadi perang mulut antara penerobos dengan masyarakat yang antre. Keributan demi keributan sudah menjadi pemandangan biasa di pelabuhan Roro. Namun, belum tindakan tegas dari Adi Pranoto selaku Kepala Dinas Perhubungan.
Efek dari situasi tersebut sangat merugikan pengusaha Roro. Mereka seakan ogah melayani lintasan Bengkalis-Pakning. Dari sebelumnya empat armada, kini tinggal dua armada. Bahkan, sempat hanya tinggal satu unit.
Situasi ini sudah diketahui Bupati Bengkalis Kasmarni. Ia juga sangat khawatir dengan kondisi trasnportasi Roro yang hanya satu unit.
“Kondisi (layanan) Roro kita kritis, jika yang satu ni rusak putus transportasi dari dan ke Bengkalis”, kata Kasmarni seusai peresmian ruang rawat inap tahanan dan narapidana di RSUD Bengkalis beberapa minggu lalu.
Jika resiko paling buruk terjadi, Roro yang melayani lintasan Bengkalis-Pakning rusak, urat nadi transportasi Bengkalis-Pakning putus. Artinya penyeberangan Roro menjadi “Penopang yang Rapuh” mendukung visi misi Bupati Bengkalis Kasmarni menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan. Mengapa tidak. Karena transportasi yang lancar merupakan syarat mutlak sebuah kota. Dan Kota Bengkalis yang digadang-gadang menjadi pusat pendidikan mutlak memerlukan itu.
Sementara itu, sampai berita ini dirilis belum ada keterangan dari Ketua DPRD Septian Nugraha. Ketiga media ini mau konfirmasi tentang Roro, pada Senin (8/9/2025) Septian Nugraha masih melakukan pertemuan dengan Sekda. Namun, belum diketahui apakah membahas Roro atau program lain.
Sementara itu, Muhammad Fachrurozi, seorang tokoh muda Bengkalis ketika diminta pendapatnya mengatakan, kekacauan pengelolaan penyebrangan Roro cerminan “Government Failure” atau kegagalan pemerintah dalam tata kelola leading sektor ini (penyeberangan Roro). Seharusnya menjadi perhatian prioritas, karena Roro merupakan urat nadi arus keluar masuk utama, dengan terjadinya kendala jelas akan berdampak besar bagi semua lini kepentingan daerah dan publik.
Muhammad Fachrurozi yang akrab disapa Agam menegaskan, dalam tata kelola pelayanan publik yang benar harus memperhatikan tiga kerangka: Pertama, Urgent, apakah semua lini program yang dicanangkan pemerintah sudah tepat pada kebutuhan publik.
Kedua, Transparency, bagaimana semua kepentingan penunjang dan operasional kelancaran tata kelola dapat tersampaikan secara jelas sebagai bentuk pelayanan publik yang terbuka
Ketiga, Accountability, berkaitan semua input dan output ke pulik harus jelas dan tepat guna.
Untuk itu, kepala daerah harus menempatkan orang yang cocok baik dari segi keilmuan dan punya integritas untuk memimpin Dinas Perhubungan yang salah satunya mengelola urat nadi dari dan ke Bengkalis.
“Pemerintahan yang sehat dan pemimpin yang cerdas akan milih dan menempatkan seorang pejabat sesuai dengan kapasitas keilmuan, kecakapan dan berintegritas,” pungkasnya.
Lap : RD
Komentar