Inhu, Detaksatu : Paska Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu memasuki babak Pleno yang di lakukan di Aula KPU pada tanggal 16 Desember 2020 yang di buka untuk umum.
Banyak yang menjadi sorotan pada sidang pleno di kpu, dari Walk Out para saksi dari Paslon 01, Paslon 03, Paslon 04 dan Saksi Paslon 05, karena adanya keberatan dari para saksi yang tidak disetujui oleh pimpinan rapat permintaan saksi untuk membuka Kotak Suara dari salah satu TPS.
Menyikapi hal tersebut Said Abdul Hafis Presiden Mahasiswa (Presma) STAI Madinatun Najah mengatakan, jika ada indikasi kecurangan terhadap hasil hitungan suara pilkada lalui lah sesuai SOP yang telah di berlakukan agar tetap terciptanya pilkada yang aman dan bermarwah dan biarkan Lembaga terkait bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
Tempat yang sama Denny Dwi Fitra Jaya selaku Mahasiswa di Inhu menambahkan jika terjadi indikasi kecurangan dalam proses penghitungan suara dalam pilkada.
Sebagai mahasiswa minta karena sudah masuk keranah Hukum tolong berlakukan sesuai Aturan yang ada dalam Undang-undang, karena negara kita negara hukum berlakukan hukum seadil adilnya.
Lanjut Denny, kami selaku mahasiswa siapapun yang nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang telah resmi di lantik akan tetap menajalankan peran sebagai control sosial.
Kami tetap fokus bekerja sebagai Sosial Control dan penyambung aspirasi masyarakat tentunya akan selalu mengawasi setiap kebijakan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah yang pasti apabila ada kebijakan dalam program yang tidak pro kepada masyarakat.
Denny Dwi Fitrajaya juga berharap pemimpin kabupaten indragiri hulu nantinya dalam membuat kebijakan selalu memikirkan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya hanya untuk kelompok dan kepentingan pribadi.
“Mudah-mudahan pemimpin kabupaten indragiri hulu nantinya senantiasi selalu hadir berada di tengah-tengah masyarakat bukan di tengah tengah kepentingan kelompok elit dan para politik,” pungkasnya.
Laporan Editor (Riliase)
Komentar