Pekanbaru detaksatu : Sejumlah organisasi masyarakat dari sejumlah elemen ikut turun dalam aksi demo yang digelar di Depan Gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR) Pekanbaru, Selasa (10/11/2026). Aksi tepat pada Hari Pahlawan pada 10 November ini massa menuntut hak Riau atas hasil minyak bumi dikembalikan secara adil.
Masa aksi membeberkan sejumlah tuntutan saat orasi terhadap dana bagi hasil minyak bumi yang dianggap tidak adil. Saat ini saja Riau hanya diberikan Participating Interest (PI) yakni sebesar 10 persen. Bahkan 10 persen itu dibayar juga dicicil oleh pemerintah pusat.
Seperti halnya juga yang disampaikan salah satu orator, Ketua Umum Rumah Juang Petani Indonesia, Ir Robert Hendriko, S.H. Kondisi yang telah terjadi bertahun-tahun ini seakan menjadikan Riau sebagai anak tiri.
Kondisi ini kata Robert sama saja artinya masyarakat Riau belum Merdeka. Salah satunya kepedulian terhadap kalangan petani, khususnya di Riau. Selain menghadapi persoalan lahan, juga sejumlah persoalan pendukung lainnya.
Melalui momentum Hari Pahlawan ini ia mengajak masyarakat Riau menuntut atas hasil minyak Riau yang selama ini masih belum adil.
“Mari kita bergerak bersama-sama menuntut hak Riau 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Riau dikembalikan ke Riau,” ujar Robert Hendriko sembari meneriakkan yel yel, Merdekaa…
Pada gelaran aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah organisasi masyarakat turut hadir seperti , paguyuban, Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), SPSI, Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, dan Pemuda Batak Bersatu.
Sementara itu, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili dalam aksi tersebut mengatakan bahwa Bumi Riau pernah menghasilkan 1,2 juta barel minyak per hari. Namun masyarakat Riau inipun tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sebutnya, Gubernur Riau terdahulu, Arifin Achmad pernah meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun beliau ditodong senjata.
“Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau Datuk Panglimo Pusako M Taufik Tambusai, yang didampingi Panglima Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu Datuk Ismail Amir, dan sejumlah paguyuban yang ada di Riau.
Ada lima tuntutan yang disampaikan Taufik Tambusai, dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut pemerintah pusat mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) atas penghasilan minyak dan gas dari bumi Riau dikembalikan kepada rakyat Riau.
Kedua, menuntut pemerintah pusat mengembalikan 70 persen dana bagi hasil atau DBH atas penghasilan kebun kelapa sawit di Riau dikembalikan kepada rakyat Riau.
Ketiga, menuntut pemerintah pusat mengembalikan status hak kepemilikan kepada masyarakat adat atas lahan-lahan perkebunan sawit hasil ciptaan Satgas PKH yang pengelolaannya dialihkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, yang berasal mula sebagai tanah ulayat masyarakat adat yang bersangkutan.
Keempat, menuntut semua perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU perkebunan dan hak perusahaan hutan hutan tanaman industri atau HTI yang beroperasi di Provinsi Riau segera merealisasikan 20 persen dari luas lahan yang dikuasainya untuk dijadikan kebun plasma yang menjadi hak masyarakat tempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima, menuntut semua perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau untuk melaksanakan peraturan daerah yang mewajibkan 60 persen penyerapan tenaga kerja lokal.
Dari tuntutan tersebut, massa yang tergabung dalam Riau Menggugat itu berharap ada keadilan untuk Provinsi Riau yang memiliki sumber daya alam demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Riau dan berkesinambungan persatuan bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan RI.
Tanggapan PHR
Menanggapi tuntutan massa, Manager Corporate Communication PHR Fikri Fardhian mengatakan, manajemen PT PHR menghargai kebebasan penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan secara damai dan kondusif.
“Sebagai pengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) di bawah pengawasan ketat negara, fokus kami murni pada optimalisasi target operasi, kehandalan keteknikan, dan penciptaan ketahanan energi nasional,” katanya.
Ia juga mengatakan, mengenai poin-poin yang berkaitan dengan formulasi kebijakan fiskal daerah maupun tata kelola BUMD, hal tersebut di luar yurisdiksi dan kapasitas operasional kami.
“Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi Riau melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyerapan SDM lokal yang senantiasa berpedoman pada asas kompetensi, transparansi, serta prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, terkait tuntutan yang berkaitan dengan formulasi kebijakan fiskal daerah maupun tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fikri menyebut hal tersebut berada di luar yurisdiksi dan kapasitas operasional PHR.
“Mengenai poin-poin yang berkaitan dengan formulasi kebijakan fiskal daerah maupun tata kelola BUMD, hal tersebut di luar yurisdiksi dan kapasitas operasional kami,” katanya.
Meski demikian, PHR menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi Provinsi Riau. Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyerapan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Fikri mengatakan, dalam pelaksanaannya, PHR tetap berpedoman pada asas kompetensi, transparansi, serta prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
