Pekanbaru, detaksatu : Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan Tekad Abidin menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai.
Sosialisasi perda dan produk hukum daerah tersebut digelar pada Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami aturan daerah sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggal.
Dalam pemaparannya, Tekad meminta masyarakat, khususnya para orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap anak sebagai salah satu langkah mencegah penyalahgunaan narkotika.
Menurut dia, pengawasan keluarga perlu dilakukan sejak dini karena penyalahgunaan narkotika dapat menyasar kelompok usia muda, termasuk pelajar.
“Anak-anak harus diperhatikan. Mulai dari SD, SMP, SMA banyak yang terpapar. Ibu-ibu di rumah, tolong pantau anak-anak supaya hidup sehat,” ujar Tekad.
Selain keluarga, Tekad menilai pengurus RT dan RW memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda di lingkungan masing-masing. Pengawasan bersama dinilai diperlukan untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan berbagai pengaruh negatif lainnya.
Tekad juga memperkenalkan layanan call center 112 milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kondisi darurat, termasuk dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar.
Terkait pengguna narkotika, Tekad menjelaskan bahwa pengguna dapat diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Sementara itu, tindakan hukum tetap diberlakukan terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika.
“Pengguna narkoba tidak dipidana, mereka diarahkan ke rehabilitasi untuk kembali sehat dan jauh dari narkoba,” jelasnya.
Selain membahas pencegahan narkotika, sosialisasi perda tersebut juga menjadi forum dialog antara anggota DPRD dan masyarakat. Sejumlah persoalan sosial disampaikan warga, salah satunya terkait bantuan sosial.
Salah seorang warga, Astuti, mempertanyakan mekanisme perubahan data desil. Menurutnya, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Tekad menjelaskan bahwa setiap kelurahan telah memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang dapat membantu masyarakat dalam proses perubahan dan pembaruan data penerima bantuan.
Tekad juga mendorong Pemko Pekanbaru menempatkan petugas definitif di tingkat kelurahan. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar proses pendataan dan pembaruan data penerima bantuan sosial dapat dilakukan lebih cepat serta sesuai dengan kondisi masyarakat.
Kegiatan tersebut, Tekad menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami produk hukum daerah sekaligus menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPRD untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.
Lap : Vie
