Pekanbaru, Detaksatu.com : Agung Wicaksono, SIP, MPA, PhD, seorang dosen berprestasi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR), berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di Doctoral School of International Relations and Political Science, Corvinus University of Budapest, Hongaria. Pencapaian ini diraihnya pada usia 30 tahun, dengan fokus penelitian mendalam pada pendekatan kolaboratif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Disertasi Agung yang berjudul “Forging a Fire-Free Future: Examining Collaborative Governance Approaches to Tackle Forest and Land Fires in Indonesia,” mengupas tuntas dinamika tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menekan risiko dan dampak karhutla. Penelitiannya menyoroti bahwa struktur kolaborasi yang lebih terorganisir mulai terbentuk pasca-tragedi kebakaran hebat tahun 2015 yang meluluhlantakkan sekitar 2,6 juta hektar lahan dan menimbulkan krisis asap lintas negara.
“Salah satu tonggak penting setelah tahun 2015 adalah pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kini bertransformasi menjadi BRGM, sebagai langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan di tingkat hulu, yaitu kerusakan ekosistem gambut,” papar Agung. Ia juga menggarisbawahi peran penting penguatan sistem pemantauan seperti Sipongi, sinergi antar lembaga, serta pelibatan aktif aparat keamanan hingga tingkat desa yang rentan terhadap kebakaran.
Kendati demikian, riset ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan dalam implementasi kolaborasi tersebut. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas dan pemahaman para aktor di tingkat lokal, kekurangan sumber daya finansial, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi. Lebih lanjut, isu-isu di luar kerangka kolaborasi seperti penegakan hukum yang belum optimal dan praktik korupsi yang masih mengakar di sektor kehutanan turut memperumit upaya penanganan karhutla.
Guna memperkuat tata kelola kolaboratif, Agung mengajukan lima rekomendasi utama yang komprehensif: (1) pemberian insentif yang terukur kepada petani dan perusahaan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan; (2) penerapan sanksi yang tegas, adil, dan proporsional bagi setiap pelanggaran; (3) penguatan kelembagaan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transparansi operasional; (4) konsolidasi regulasi lintas tingkat pemerintahan (pusat hingga daerah) untuk menghindari tumpang tindih kebijakan; serta (5) penyelenggaraan pelatihan teknis yang berkelanjutan dan pemberian apresiasi kepada para aktor yang aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
“Keseimbangan antara insentif dan sanksi sangat krusial untuk mendorong perilaku yang berkelanjutan, bukan sekadar responsif terhadap kejadian kebakaran. Efektivitas kolaborasi sangat bergantung pada fondasi tata kelola yang kuat dan berkeadilan,” tegasnya.
Selain aktif di dunia akademik, Agung juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua PPI Hongaria (2021), Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Budapest (2024), dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Keluarga Alumni HMI (KAHMI) Eropa Raya periode 2022–2027. Melalui risetnya ini, Agung berharap dapat memberikan sumbangsih nyata dalam perumusan dan penguatan kebijakan publik, khususnya dalam mewujudkan penanggulangan karhutla yang berkelanjutan di Indonesia.
Komentar