Bengkalis, detaksatu : Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis menyoroti pemerataan jaringan listrik dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bathin Solapan.
Dua persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bengkalis bersama Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan dan sejumlah pihak terkait di Kantor Camat Bathin Solapan, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di lantai II Ruang Rapat Kantor Camat Bathin Solapan itu dihadiri Wakil Ketua I DPRD Bengkalis Muhammad Arsya Fadillah, Ketua Komisi I Tantowi Saputra Pangaribuan, serta sejumlah anggota Komisi I.
Turut hadir Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkalis Ade Suwirman, Korcam PDE Aditya Kurniawan, serta perwakilan BUMDes se-Kecamatan Bathin Solapan.
Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Tantowi Saputra Pangaribuan mengatakan rapat kerja tersebut digelar untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi pemerataan jaringan listrik sekaligus perkembangan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan.
Menurut Tantowi, BUMDes memiliki potensi strategis dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. Karena itu, perkembangan usaha dan kontribusi BUMDes perlu didukung dengan data yang jelas dan terukur.
“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini ada kejelasan yang pasti, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui kinerja BUMDes yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak muncul sudut pandang negatif terhadap pengurus BUMDes,” kata Tantowi.
Ia menegaskan, pengawasan, pendataan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana BUMDes mampu menjalankan usaha dan memberikan manfaat bagi desa.
Sementara itu, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy mengungkapkan masih terdapat persoalan kelistrikan di sejumlah desa, terutama terkait jaringan dan ketersediaan trafo.
“Untuk kelistrikan masih ada beberapa desa yang jaringan listrik dan trafonya belum maksimal, salah satunya Desa Buluh Manis. Ini menjadi perhatian kita bersama agar persoalan tersebut dapat segera dicarikan solusinya,” ujarnya.
Selain kelistrikan, Rusydy menyampaikan perlunya sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes agar berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Bengkalis Surya Riski mengatakan diperlukan wadah komunikasi lintas sektor untuk menampung berbagai persoalan masyarakat, termasuk keluhan mengenai pemerataan jaringan listrik.
“Kita harus saling bersinergi antara desa dan kecamatan. Dengan adanya wadah komunikasi lintas sektor, berbagai keluhan masyarakat terkait pemerataan listrik dapat ditampung dan dicarikan solusinya,” katanya.
Menurut Surya, kolaborasi pemerintah, DPRD dan pemerintah desa juga diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan di tingkat desa, termasuk mendorong peningkatan kinerja BUMDes.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bengkalis Muhammad Arsya Fadillah menegaskan pemerataan listrik merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.
“Pemerataan listrik sangat penting. Apabila listrik tidak tersedia, pembangunan infrastruktur juga akan terkendala,” ujar Arsya.
Ia mendorong pengawasan dilakukan secara bersama-sama terhadap desa-desa yang jaringan listriknya belum maksimal. DPRD juga akan mendorong koordinasi dengan pihak PLN untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Dalam pembahasan BUMDes, Sekretaris Dinas PMD Bengkalis Ade Suwirman menjelaskan terdapat tiga tugas utama Dinas PMD dalam pembinaan BUMDes, yakni fasilitasi, pembinaan dan evaluasi.
Saat ini, Dinas PMD juga melakukan penilaian dan perangkingan BUMDes sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, baru dua desa di Kecamatan Bathin Solapan yang BUMDes-nya telah menghasilkan pendapatan dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Untuk BUMDes, tugas PMD ada tiga, yaitu fasilitasi, pembinaan dan evaluasi. Saat ini juga ada perangkingan dalam penilaian BUMDes. Berdasarkan data yang kami miliki, di Kecamatan Bathin Solapan baru dua desa yang BUMDes-nya telah menghasilkan pendapatan bagi desa,” jelas Ade.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan BUMDes. Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat akan menjadi bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.
Korcam PDE Aditya Kurniawan menambahkan, setiap kegiatan yang akan dijalankan BUMDes perlu melalui musyawarah. Perkembangan kegiatan dan pendapatan juga harus dilaporkan secara berkala melalui mekanisme pendampingan desa.
Arsya menegaskan mekanisme pengelolaan dan pelaporan BUMDes harus diterapkan secara konsisten. Ia meminta monitoring dilakukan secara langsung agar kondisi BUMDes dapat diketahui secara objektif.
“BUMDes harus bisa direalisasikan dan dikelola dengan baik. Monitoring juga perlu dilakukan di setiap BUMDes yang ada, jangan hanya menerima laporan. Dengan turun langsung, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dihasilkan BUMDes,” tegasnya.
Ia juga meminta data manual dan data dalam aplikasi harus sinkron agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai perkembangan BUMDes.
“Kami sebagai fungsi pengawasan siap berkolaborasi mencari solusi untuk memajukan BUMDes yang ada di setiap desa,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, perwakilan BUMDes turut menyampaikan perkembangan usaha, saran dan berbagai kendala yang dihadapi. Sejumlah pengelola mengungkapkan hasil usaha yang diperoleh belum sepenuhnya sesuai dengan target.
Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy mengatakan secara umum kegiatan BUMDes di wilayahnya telah berjalan. Namun, masih diperlukan upaya lebih optimal untuk menggali potensi desa dan meningkatkan pembinaan terhadap pengelola.
“BUMDes harus terus didorong dan didukung sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan pemerataan listrik yang masih perlu menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (Infotorial)
Lap : RD
