Jakarta, Detaksatu.com : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Data yang dirilis menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan baik pada indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Indeks literasi keuangan tercatat mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan menyentuh angka 80,51 persen.
Pengumuman resmi hasil SNLIK 2025 ini disampaikan secara bersama oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono. Acara tersebut berlangsung di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, pada hari Jumat.
Survei ini merupakan kolaborasi berkelanjutan antara OJK dan BPS yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan. SNLIK 2025 menjadi pelaksanaan survei yang kedua kalinya dilakukan secara bersama setelah suksesnya SNLIK 2024.
Kerja sama yang terjalin antara OJK dan BPS ini didasari oleh keinginan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Sinergi ini menggabungkan evaluasi dari pelaksanaan SNLIK sebelumnya dengan kebutuhan data yang lebih mendalam dari pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Dalam penghitungan SNLIK 2025, digunakan dua metode yang berbeda namun saling melengkapi. Metode pertama, yang disebut sebagai Metode Keberlanjutan, mempertahankan cakupan sembilan sektor jasa keuangan yang juga digunakan pada SNLIK 2024. Sektor-sektor tersebut meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending, PT Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP).
Sementara itu, metode kedua, yang dikenal sebagai Metode Cakupan DNKI, memperluas cakupan sektor keuangan dengan memasukkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto, PT Pos Indonesia, Lembaga Penjaminan, dan lain-lain). Hasil dari Metode Keberlanjutan menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Sementara itu, Metode Cakupan DNKI menghasilkan indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan yang lebih tinggi, yaitu 92,74 persen. Secara khusus, literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen, berdasarkan kedua metode tersebut.
Proses pengumpulan data rumah tangga sampel SNLIK 2025 dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari hingga 11 Februari 2025, mencakup 34 provinsi, 120 kota/kabupaten, termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). Jumlah responden yang berhasil diwawancarai dalam survei ini mencapai 10.800 orang dengan rentang usia antara 15 hingga 79 tahun. Metode sampling yang digunakan adalah stratified multistage cluster sampling, yang memastikan representasi dari berbagai wilayah perkotaan dan perdesaan serta tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Parameter literasi keuangan yang diukur meliputi pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan fokus pada penggunaan produk dan layanan keuangan.
Hasil SNLIK 2025 memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai disparitas literasi dan inklusi keuangan di berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Dari segi gender, literasi keuangan laki-laki sedikit lebih unggul, namun inklusi keuangan antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang.
Kelompok usia produktif (18-50 tahun) menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan tertinggi, sementara kelompok usia remaja (15-17 tahun) dan lanjut usia (51-79 tahun) memiliki tingkat yang lebih rendah. Selain itu, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan juga berkorelasi positif dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan.
OJK berkomitmen untuk meningkatkan upaya literasi dan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih tertinggal, sebagaimana tertuang dalam berbagai rencana strategis nasional.
Komentar