INHU, DETAKSATU.COM – Kondisi infrastruktur Jalan lintas tengah Japura- Peranap yang kian memprihatinkan, Warga Masyarakat yang bermukim disepanjang jalan yang dilintasi Truk Odol angkutan Batubara meminta Pemrov Riau dalam hal ini Gubernur Riau, Syamsuar dan Ketua DPRD Riau, Pemkab dan Anggota DPRD Inhu untuk tidak tutup mata akan nasib warga yang bermukim di lintasan tengah tersebut.
Tolong pak buka hati akan nasib warga yang tiada hentinya terancam akan bahaya lakalantas karena badan jalan yang baik selama ini kini telah dirusak oleh ribuan truk odol batubara.
Menyikapi hal tersebut Dewan Pimpinan Kabupaten Organisasi Masyarakat Pancasila Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu (DPK MPI Inhu) mewanti wanti Pihak yang berkompeten di Negeri ini jangan pernah menyesali warga disepanjang jalan mulai dari Kecamatan Peranap, Kelayang, Sungai Lala dan Airmolek bersama MPI melakukan tindakan sendiri.
Semestinya pemerintah baik Prov maupun Pemkab Inhu sebagai pemegang wilayah harus membuat kebijakan barunya dengan mempersiapkan jalan alternatif bagi angkutan truk batubara dan lainnya.
Pemrov dan Pemkab Inhu sudah harus persiapkan jalan alternatif sesegera mungkin. Jangan dipaksakan truk odol melewati akses jalan umum berbahaya sekali bagi warga yang bermukim disepanjang lintasan dan pengguna jalan lainnya.
Dengan merajalela truk odol dua tahun belakangan ini bukan saja berdampak pada kerusakan badan jalan melainkan kebebasan ribuan truk raksasa tersebut telah mencemarkan lingkungan sepanjang jalan.
Lebih jauh lagi Dia katakan Ketua DPK MPI Inhu Fauzi SH, Badan jalan hancur penuh lubang menganga yang tiap saat seolah menunggu korban lagi setelah sekian banyak yang jadi korban lakalantas akibat dari berbagai kasus selama ini”, tandasnya
Diakui bahwa pemrov Riau tahun 2023 ini telah menggelontorkan dana APBD Provinsi Riau untuk peningkatan infrastuktur jalan dimaksud dari aspal hotmix yang telah hancur selama ini menjadi rigid. Tetapi tindakan perbaikan jalan tersebut adalah tidak lebih dari hanya pekerjaan sia-sia sepanjang masih truk merajalela seperti sekarang.
“Sia-sia saja proyek itu tidak bakal berdampak bagi perbaikan jalan yang sesungguhnya. Dana negara yang bersumber dari kocek rakyat habis tapi tidak berdampak bagi warga yang konon ikut serta memberikan pajak bagi negara”, kecewa Rakyat, Beber Fauzi SH.
Selanjutnya Alhamran Ariawan SH, MH. Advokat dan Pemerhati sosial dan Penggiat Lingkungan. Jumat (1/7) melalui Via Selulernya kepada Wartawan Detaksatu.com dari Pekanbaru menambahkan reaksi sosial masyarakat atas kerusakan jalan lintas tengah khususnya jalur Air Molek-Taluk Kuantan sudah semestinya Pemerintah dan DPRD baik Provinsi Riau maupun Kabupaten INHU harus peka dan tanggap atas kegelisahan rakyatnya.
Kerusakan jalan akibat tingginya beban angkutan yang melewati jalur ini, sehingga dibutuhkan beberapa alternative agar penggunaan jalan sesuai fungsinya.
Sambung Pemerhati Sosial dan Penggiat Lingkungan itu untuk jangka pendek pemerintah harus memastikan fungsi jalan ini berfungsi dengan baik, baik melalui anggaran APBD maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat misalkan sinergi dengan perusahaan sekitar dalam rangka tanggap darurat dan perawatan rutin jalan ini.
Untuk jangka Panjang Pemerintah dan DPRD memproritaskan dan memastikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan jalan ini, sehingga tidak terulang lagi rakyat turun ke jalan melakukan protes atas kerusakan jalan.
Selain itu, membangun jalan alternative untuk truck angkutan juga salah 1 solusi, akan tetapi bukan satu-satunya, oleh karena itu aktivitas tinggi ekploitasi sumber daya alam INHU mestinya juga dipertanyakan mudarat dan manfaatnya, sehingga ada keseimbangan keadilan ekologis dan social. Pungkas (Alhamran Ariawan SH, MH. Advokat dan Pemerhari sosial dan Penggiat Lingkungan). (LAPORAN EDITOR)
Komentar