DPRD Inhil Dukung Persiapan Sekolah Nasional Terintegrasi, Legalitas Lahan Diverifikasi

Inhil, detaksatu : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ir H AMD. Junaidi AN, menghadiri kegiatan peninjauan dan verifikasi lapangan (field verification) kesiapan serta legalitas lahan calon lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut berlangsung di Kediaman Bupati Indragiri Hilir dan melibatkan unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Kejaksaan Agung RI melalui jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), serta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Verifikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan persiapan rencana pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus pembahasan meliputi kesiapan calon lokasi, status kepemilikan dan legalitas lahan, kelengkapan administrasi, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum proses selanjutnya dilaksanakan.

Kehadiran Junaidi AN. dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk keterlibatan unsur legislatif daerah dalam mendukung koordinasi lintas instansi, khususnya terkait rencana pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain peninjauan dan pemeriksaan lapangan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Coffee Morning dan Focus Group Discussion (FGD). Forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar informasi dan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan calon lokasi SNT.

Aspek legalitas lahan menjadi salah satu perhatian utama dalam proses verifikasi. Kepastian status hukum dan kelengkapan dokumen diperlukan agar tahapan perencanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan Kemendikdasmen, Kejaksaan Agung, dan pemerintah daerah menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan program pembangunan fasilitas pendidikan.

Dalam proses tersebut, unsur Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung perhatian terhadap aspek hukum dan kepastian administrasi sesuai kewenangannya.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Keterlibatan unsur pimpinan DPRD dalam agenda tersebut menjadi bagian dari koordinasi kelembagaan terhadap rencana pengembangan sektor pendidikan.

Kesiapan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagi Kabupaten Indragiri Hilir, pengembangan sarana pendidikan diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendukung peningkatan kapasitas generasi muda.

Melalui kegiatan verifikasi dan FGD tersebut, hasil pemeriksaan serta pembahasan lintas instansi diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap rencana calon lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *