oleh

Pasi Intel Kodim 0301 PBR Hadiri Pemusnahan Barang Milik Negara Eks. Kepabeanan dan Cukai

Pekanbaru, Detaksatu : Dandim 0301/Pbr Kolonel Inf Nur Rohman Zein, S.E., M.M., diwakili Pasi Intel Mayor Inf BIM. Purba menghadiri kegiatan pemusnahan barang milik Negara eks. kepabeanan dan Cukai KPPBC Tibe B Pekanbaru, yang dilaksanakan di Gedung Arsip Pasar Bawah KPPBC TMP Pekanbaru Jl. M. Yatim Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan kota Pekanbaru. Kamis, 22 September 2022.

Turut hadir Kakan DJBC Riau Bpk. Agus Hirianto, Kakan KPPBC Pekanbaru Tomy Hutomo, Kepala Balai Besar POM Pekanbaru Ibu. Martarina, Kepala KPKNL Pekanbaru Rahmat Kurniawan, Kapolresta Pekanbaru diwakili Kasatreskrim AKP Said Khairul Iman, Kepala Kantor Pos Pekanbaru diwakili Ferris.

Kakan KPPBC Pekanbaru Tomy Hutomo menyampaikan hari ini dilaksanakan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai senilai Rp 11.399.051.912,00 ( Sebelas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Satu, Rokok tahun 2020 sampai 2022 tidak dilekati pita bea cukai dan dilekati pita bea cukai bukan peruntuknya berjumlah 10.129.420 batang, dengan nilai barang sebesar Rp 10.514.362.520,00 barang bukti tersebut melanggar pasal 54 dan atau 56 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai.

Dua, Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tahun 2022 tidak dilekati pita cukai berjumlah 573,76 liter, dengan nilai barang sebesar Rp 70.209.456,00 MMEA tersebut melanggar pasal 54 dan atau 56 UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai.

Tiga, Barang yang diduga berasal dari FTZ Batam tahun 2022 berjumlah 1 988 obat dan vitamin, 759 makanan dan minuman, 27 perangkat keras, 606 pasang sepatu, 35 masker, serta satu kotak sarung tangan, dengan nilai barang sebesar Rp 739.032.192,00. BMMN tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan, melanggar pasal 53 ayat (4) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, PP No 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Empat, Barang kiriman pos tahun 2020 dan 2021 berjumlah 783 paket dengan nilai barang sebesar Rp. 84.447.744,00. Barang kiriman pos (Alat bantu seks, senjata,dokumen dsb) tersebut merupakan barang-barang impor melalui PT.POS Indonesia yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya karena tidak dapat memenuhi ketentuan perijinan dari instansi teknis, barang yang ditolak oleh penerima barang, alamat penerima barang tidak jelas, dan sudah melebihi jangka waktu 30 hari sejak ditimbun dikantor Pos. Barang hasil penindakan tersebut melanggar pasal 53 ayat (4) UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas barang impor barang kiriman.

Selain itu, BMMN di atas diusulkan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, dan KPKNL Pekanbaru untuk dimusnahkan dan telah disetujui dan ditetapkan untuk dimusnahkan melalui surat nomor, S-1/MK.6/WNL.03/2022 tanggal 03 Januari 2022, S-53/MK.6/KN.4/2022 tanggal 01 Juli 2022, S-87/MK.6/KN.4/2022 tanggal 01 September 2022, S-69/MK.6/KNL.0303/2022 tanggal 13 September 2022.

Dandim 0301 Pekanbaru Kolonel Inf Nur Rohman Zein, S.E., M.M., melalui Pasi Intel Mayor Inf BIM. Purba mengatakan, Kegiatan ini sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai terutama untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional, mengajak masyarakat dan para pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara legal dan taat aturan hukum khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Permusnahan ini juga merupakan bukti nyata bea cukai dalam lindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari beredarnya barang barang ilegal,” ujarnya.

Melalui kegiatan diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada para pelanggar dan pelaksanaan pemusnahan terwujud dari sinergi yang terbagun antara Bea Cukai dengan aparat penegak Hukum lainnya dan seluruh elemen masyarakat.

Sumber : Pendim 0301 PBR

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru