oleh

KAMMI Riau Gelar Virtual Talk Persiapan Pemilu, Perludem Bilang Begini

Pekanbaru, Detaksatu : PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau menggelar virtual talk bersama KAMMI Sumatera Bagian Utara ( Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau ). virtual talk KAMMI kali ini membahas tentang kesiapan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak pada pesta demokrasi 2024 , rabu ( 30/6/2021).

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( PERLUDEM ), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan,” kerangka hukum untuk pemilu 2024 ini tidak berubah. rencana waktu itu undang – undang pemilu mau direvisi ternyata ditarik dari proglenas oleh DPR,” katanya

“Sistem pemilu kita masih dengan sistem proporsional terbuka dengan ambang batas 4 persen. kebijakan afirmasi masih tetap sama. partai politik sekurang – kurangnya harus menetapkan 30 persen keterwakilan perempuan,” ujar Khoirunnisa.

Khoirunnisa menjelaskan,” ada beberapa hal yang belum diatur secara detail dalam RUU pemilu. pertama, regulasi penyelenggaraan pemilu dalam situasi krisis. kedua, rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah berhimpitan dengan tahapan pemilu dan pilkada. ketiga, tumpang tindih pengaturan antara pilkada dan pemilu. keempat, klausul mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi belum diatur dalam undang – undang pemilu. kelima, perubahan metode pemberian suara perlu mengubah undang – undang.

“Penggunaan sirekap untuk 2024 seperti apa? 2019 lalu KPU punya inovasi situng yang merupakan sistem yang dibuat KPU untuk memudahkan masyarakat memantau perhitungan suara. situng itu bukan hasil resmi. ini juga belum ada payung hukumnya. perlu dipetakan mana yang perlu dirubah apakah revisi PKPU nya atau UU Pemilu,” jelasnya.

lebih jauh Khoirunnisa mengatakan,” manajemen resiko juga mesti dipikirkan. revisi terbatas masih ada peluang. kalaupun ada revisi terkait penggunaan teknologi, grand design surat suara itu yang perlu direvisi. antisipasi hoax, disinformasi dan misinformasi juga menjadi tantangan pada pemilu 2024 mendatang,” katanya.

dia mengungkapkan,” selain itu juga belum ada kode etik kampanye di media sosial.ada aturannya tetapi hanya sebatas berapa jumlah akun timses saja. fenomena saling serang timses juga menyebabkan polarisasi ditengah – tengah masyarakat,” ungkapnya.

“hoax juga menyerang penyelenggara pemilu sehingga perlu ada strategi komunikasi dari penyelenggara untuk mengcounter isu hoax yang berkembang ditengah masyarakat,” tutupnya.

Ketua Kammi wilayah riau, Muhammad Asnawir Nasution mengatakan,” kita menginginkan agar pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik dan lancar. dalam artian para pembuat kebijakan, penyelenggara dan lain – lain melahirkan design sistem pemilu yang efektif dan efisien,” katanya.

“Selain itu substansi dari pemilu itu sendiri jangan sampai terabaikan dikarenakan terlambatnya dibentuk dan disahkan aturan – aturan mengenai pemilu 2024 nantinya,” tukasnya.

Laporan : Rasid Ahmad

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru