oleh

Masyarakat Inhu Minta Kemendagri Dan Pemprov Riau Segera Tetapkan Pj Bupati Inhu

DETAKSATU, Inhu – Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu minta Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Riau untuk penganti jabatan Bupati yang telah berakhir tanggal (17/02/2021) yang lalu bukan Pelaksana Harian (PLH) Bupati tapi yang dibutuhkan Pejabat (PJ) Bupati.

Desakan tersebut diminta masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan di Inhu seorang Pejabat Bupati alasannya dimasa transisi sambil menunggu dilantiknya bupati terpilih pembangunan dan program lainnya bisa berjalan dan dipertanggung jawaban serta pengambilan kebijakan oleh pejabat bupati.

Apalagi menurut Undang Undang wewenang Plh Bupati tidak seluas wewenang dengan seorang Pj Bupati.

Salah satu permasalahan di Inhu pada bulan Maret mendatang ada 64 Kepala desa (Kades) akan mengikuti pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak oleh masa jabatan Kades yang sudah berakhir.

Dikuatirkan dengan belum diganti Plh dengan Pj Bupati semua kegiatan yang belum ada payung hukum sampai habis masa tugas Kepala Desa jelas akan menghambat penyelengara pemerintahan desa, otomatis kadesnya juga diganti untuk sementara Plh, kewenangan dan kebijakan Plh sangat terbatas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhu yang mendesak pemprov harus cepat menentukan dan menetapkan Pj bupati Inhu jelang pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih,” ujar Masyrullah SP yang diaminkan oleh H Suwardi Ritongga Rabu (24/2/2021).

Menurut Masrullah untuk pelaksanaan Pilkades serentak tersebut, diluar kewenangan Plh bupati. Ketika Pilkades serentak tidak dapat dilaksanakan tambah Masyrullah, akan ada pelaksana tugas (Plt) atau Plh Kades di 64 desa.

“Sudahlah di beberapa OPD dilingkungan Pemkab Inhu dijabat oleh Plt Kadis, ini akan ada lagi 64 Kades dijabat oleh Plt atau Plh,” tegasnya.

Kemudian sebutnya, 187 desa saat ini menunggu pencairan dana ADD dan DD. Dimana untuk pencarian dana ADD dan DD tersebut juga butuh Peraturan bupati (Perbup). Jika Perbup tidak disiapkan, akan berdampak kepada pencairan anggaran dan kelangsungan pemerintahan di desa.

“Harus menunggu berapa lama lagi, kegiatan di desa harus bisa dimulai, sudah seharusnya Pemprov Riau menunjuk atau menggesa percepatan penetapan Pj bupati Inhu. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah ini tidak terkendala,” pungkasnya. (Laporan Editor)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru