oleh

Hatta Munir, Kades Yang Berpihak ke Salah Satu Paslon Bisa Dijerat Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2010

DETAKSATU, Inhu – Paska Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 banyak ASN dan Kepala Desa terjerat kasus hukum pasalnya ASN dan Kades diduga terlibat berpolitik praktis mendukung salah satu paslon sehingga merugikan paslon yang lainnya.

Pentingnya netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 karena keberpihakan kadis dan kades pada salah satu pasangan calon kepala daerah terancam pidana.

Terkait ada 1 Kadis dan 5 Kades yang sudah menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Rengat yang diduga ikut terlibat mendukung salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati, Mantan Anggota DPRD Inhu, Hatta Munir angkat bicara.

Dijelaskannya Kepada Detaksatu.com, Selasa (26/01) dari hasil investigasi tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilkada di kab Inhu ASN dari jabatan Sekda, Kadis, Kabag, Kakan, Kabid, Kasi, Camat, Lurah dan Kades diduga ikut berpolitik praktis karena yang ikut Calon Bupati adalah Istri Bupati Aktif. Pertanyaannya kenapa hanya 1 Kadis dan 5 Kades yang ditetapkan Gakkum menjadi tersangka.

Dikatakannya sesuai ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2010, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kades dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Hal yang sama, kata dia, berlaku juga pada aparatur sipil negara (ASN) karena apabila sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dengan sanksi penjara.

Dia mengemukakan kerawanan pemilihan bupati dan wakil bupati Inhu 2020 di antaranya ada di tingkat desa sehingga perlu netralitas kades, perangkat desa, ASN, dan TNI-Polri.

“Sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terkait kerawanan itu, sebelumnya penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Bawaslu sudah gencar melakukan imbauan. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi imbauan kepada kades dan perangkat Desa se Kab Inhu,” katanya.

Aktivis Senior itu menjelaskan netralitas ASN, TNI-Polri, kades dan perangkatnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan UU Nomor 5 Tahun 2014.

Selain itu, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, serta Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jika sampai ada Kadis dan kades yang tidak netral seperti yang kasusnya sedang digelar dipengadilan negeri rengat diminta berikanlah saksi dalam keputusannya sesuai dengan kesalahannya supaya ada efek jera.

“Kedepan apabila ada digelar pemilu atau pilkada hal serupa tidak terjadi lagi kalau masih juga terjadi itu berarti Kades dan Kadis tersebut¬† abal-abal,” pungkas Bung Hatta Munir. (Laporan Editor)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru