oleh

Profesionalitas Bawaslu di Uji, Benarkah Kecurangan itu (TSM) Terstruktur Sistimatis dan Masif.

Inhu, Detaksatu : Setelah melalui rangkaian panjang proses pilkada dan telah melewati hari terberat pada tanggal 9 kemarin, telah banyak di temukan pelanggaran pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dimulai dari penetapan tersangka kepada salah satu oknum kades yang di duga terlibat politik praktis pada bulan lalu, masih berlangsung nya kampanye terselubung setelah masa tenang hingga,  terciduknya tim sukses salah satu paslon yang di duga sedang melakukan Money Politics.

Hingga di temukan nya WAG berisi ratusan pejabat struktural dan non struktural Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang menyerukan memilih salah satu kandidat dengan di selingi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Dalam aturan nya, Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebut bahwa PNS dilarang:

a. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Pendudukan sesuai peraturan perundangundangan;

b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil  Kepala Daerah,

Dengan cara:
1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan “pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indoanesia”.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan  kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 29 huruf g menyebutkan “Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.

Pasal 29 huruf j “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah”.

Pasal 30 ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 51 huruf g menyebutkan “Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.

Pasal 51 huruf j menyebutkan “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Pasal 52 ayat (1) : Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 52 ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Jika menelisik secara garis besarnya, temuan terbaru menyebutkan bahwa diduga terdapat kecurangan tsm yang telah di lakukan oleh oknum pns dan kepala desa se-kabupaten Indragiri Hulu.

Keterlibatan PNS dan kepala desa dengan dalih Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat jelas telah melanggar UU dan peraturan pemerintah ihwal pilkada dan seharusnya mendapatkan hukuman berlapis karena memanfaatkan fasilitas pemerintah guna mendulang suara untuk kepentingan salah satu paslon.

Tingkah seperti ini bisa juga di sebut sebagai Abuse of power yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Bahkan dalam kasus yang lebih simple, ini bisa di kategorikan sebagai salah satu perbuatan korupsi.

Kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif merupakan skenario yang telah disusun sedemikian rupa hingga pada akhirnya didapat hasil untuk pemenuhan kepentingan golongan tertentu. Dan akhirnya masyarakat yang akan menerima dampak dari skenario besar ini.

Bawaslu dalam hal ini harus jelas berdiri demi tegaknya aturan yang sudah di sepakati bersama, terlepas jabatan tersebut merupakan hasil dari jual beli politik juga.

Netralitas adalah kunci agar ditemukan pemimpin yang diidamkan rakyat, tanpa ada kepentingan lain yang menyisir pada putusan akhir.

Dengan selisih sangat tipis dan berpotensi terjadi nya konflik, keputusan harus benar benar seimbang karena gesekan besar sedang menunggu.

Terjadinya krisis kepercayaan di tengah masyarakat harus kembali ditebus agar efek domino pasca pemilu tidak terus-menerus berkembang dilingkungan masyarakat awam, (rilis)

Penulis Ilham Permana, Fungsionaris Rumpun Mahasiswa Indragiri (FRMI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru