oleh

Pekerja Sei Rokan Gugat PTPN V Digaji Rp35 Ribu Perhari

Pekanbaru, Detaksatu : Sebanyak 66 orang pekarja atau buruh pendodos sawit di Sei Rokan (Rokan Hulu) melakukan gugatan terhadap PTPN V terkait tidak layaknya upah yang mereka terima dan banyak janji yang tak pernah terpenuhi setelah balasan tahun bekerja sebagai buruh tanpa status.

Ketua MPC Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Rokan Hulu Kormaida SH didampingi pengacara Hoa Sun SH dan sejumlah buruh kembali mendangai PN Pekanbaru untuk mengikuti sidang keenam dengan ageda mendengarkan keterangan para saksi, Selasa (30/6).

”Masalah ini menguap kepermukaan berawal dari tanggal 22 lalu, pekerja ini diusir dari tempat tingal mereka di Sei Rokan, Tandun, setelah diketahui mereka bergabung ke organisasi kita,” cerita Kormaida.

Saat itulah puluhan pekerja ini membuat laporan tertulis kepada FSBI Rohul terkait perlakuan perusahaan selama ini kepada mereka setelah bekerja sekian tahun tanpa kejelasan status, jaminan kesejahteraan dan upah yang layak.

”Kita langsung dapat laporan tertulis, ternyata sudah ada yang bekerja 17 tahun disini dengan janji akan diangkat sebagai karyawan, akan diangkat sebagai pegawai tetap. Tapi itu semua hanya tinggal janji. Gaji mereka pun tidak cukup karena satu hari hanya dibayar Rp35 ribu, ada yang Rp40 ribu. Ini jauh dibawah layak. Bahkan mereka tidak mengenal tanggal merah” herannya.

Mereka tidak pernah mengenal upah UMR atau UMSP Rp2.820.000 akibat tidak jelasnya status, bahkan tak pernah mendapatkan THR, tidak ada BPJS tenaga kerja dan kesehatan, padahal ini program wajib nasional yang harus dilakukan seluruh sektor pekerjaan.

”Bahkan, mereka ini tidak pernah dikasih listrik layaknya rumah perusahaan, mareka hanya disesel dan bayar sendiri dan tak pernah dapat THR, tak ada BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Padahal ini program pemerintah, sesuai UU, kalau sakit istri dan anak mereka, pakai biaya sendirilah,”ungkapnya.

Ini namannya, lanjut Kormaida, telah terjadi perbudaan gaya baru, UU Tenaga Kerja dilabrak. ”Kenapa ini masih terjadi di sebuah perusahaan besar milik negara yang bernama PTPN. Ini kita bertanya kepada negara. Toh, yang mereka tuntut bukan mencari kekayaan, tapi menyambung hidup buat keluarganya,” koar Kormaida prihatin.

Masalah ini juga sudah ditangani Disnaker Rohul dan coba melakukan mediasi dengan PTPN bersama karyawan dan kuaasa hukum, pun tidak ada penyelesaian.
Dikatakannya, saat ini mereka tinggal ditenda seperti pengungsi. Bahkan dari 160 pekerja yang ikut melakukan tuntutan ke pengadilan saat ini, hanya
tinggal 66 orang akibat kuatnya intimidasi pihak perusahaan tersebut.

”Anehnya, pekerja ini baru tahu mereka ini bekerja di CV Riki saat CV ini mengusir paksa mereka dari tempat tinggal yang disediakan perusahaan selama ini. Kami menduga ini akal-akalan perusahan dibawah PTPN. Yang namanya CV tentu tidak memliki badan hukum, sehingga kemana lagi pekerja ini mau menuntut jika terjadi gugatan seperti ini. Ini permainan perusahan,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pekerja 66 orang ini sudah siap lahir batin untuk terus berjuang menuntut hak dan menggugat PTPN Sei Rokan dan PTPN di PN Pekanbaru.

”Kalau ditotal upah mereka yang diabaikan PTPN selama ini mencapai angka Rp7 miliar,” sambung kuasa hukum pekerja Hoa Sun SH.

Laporan : Kim PKU/rilis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru