oleh

Apa masih wajarkah BPJS naik disaat pandemi begini?

Pekanbaru, Detaksatu : Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat luas kaget. Iuran BPJS Kesehatan kembali naik.

Banyak yang mempertanyakan, kenapa keputusan itu diambil saat kondisi krisis akibat pandemi virus Corona. Pelaksana Tugas Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan menjelaskan, sebenarnya kondisi sulit itulah yang menjadi alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan makin banyak diprotes. itu memancing badai kritikan dari berbagai pihak,terutama masyarakat yang paling berdampak saat pendemi sekarang ini dan termasuk dari kalangan wakil rakyat di DPR.

Selain membebani masyarakat secara materil juga membebani secara psikologis.

Terlebih kenaikan iuran diumumkan dalam momentum peringatan Reformasi 98 dimana amanat reformasi salah satunya memberikan kesejahteraan rakyat sehingga tak berlebihan jika kenaikan iuran ini dianggap menjadi kado pahit peringatan reformasi Khususnya mereka yang berada di kelompok 1 atau 2. Pemerintah tentu menyadari bahwa masyarakat yang masuk kelompok dua sekarang ini juga banyak mengalami kesulitan ekonomi.

Bahkan, sangat mungkin mereka akan menjadi warga miskin baru. Dari pertimbangan situasi kenaikan ini juga sangat tidak tepat.
Alasan pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah defisit tersebut. Pasalnya jika tidak dinaikkan maka BPJS Kesehatan bisa bangkrut.

Ada beberapa penyebab yang membuat kami tidak setuju dengan adanya kenaikan BPJS: Banyak nya jumlah phk yang terjadi dari januari 2020-Mei 2020 sebanyak 3.066.567 pekerja (kemenaker)
karena adanya Covid-19 sehingga banyaknya UMKM tidak beroperasional secara maksimal bahkan banyak yang tutup padahal 97% lebih tenaga kerja Indonesia berasal dari UMKM (www.BI.com 2015).

Tingginya nilai dollar sehingga nilai rupiah makin rendah yang mengakibatkan tingginya harga harga barang dan tidak di iringi kenaikan pendapatan. Terlebih lagi karena adanya dampak Covid-19 ini yang membuat rendahnya daya beli masyarakat.

Kurangnya relevan atas kenaikan tersebut terutama bagi keluarga yang memiliki banyak anak sehingga pendapatan yang dihasilkan saja tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari apalagi menanggung kenaikan BPJS tersebut.

Jika iuran layanan kesehatan dinaikkan pada saat pandemi seperti sekarang ini tentunya akan menekan permintaan masyarakat dipasar, padahal harusnya permintaan naik. Jika permintaan masyarakat turun maka daya beli turun akan berdampak pada ekonomi domestik semakin merosot. Maklum, pertumbuhan ekonomi domestik masih bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat.

Menambahkan catatan ini bermaksud meletakan duduk soal penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS untuk kepentingan ke depan. Semua pihak para pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif termasuk berbagai kelompok masyarakat sipil yang concern bisa segera duduk bersama setelah Lebaran utk mencari solusi terbaik. “Terbitnya Perpres 64 tahun 2020 harus jadi momentum semua pemangku kepentingan berdialog melakukan pembenahan menyeluruh penyelenggaran program jaminan kesehatan nasional,”

Kami mendorong para pemangku kepentingan yang diatur dalam Perpres 82 Tahun 2018 segera duduk bersama mencari solusi komprehensif dan jangka panjang pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Selain aspek iuran, ada berbagai aspek yang penting dibahas sehingga masyarakat luas memahami secara utuh penyelenggaran jaminan kesehatan nasional.

Jadi, apakah harus dilakukan kenaikan iuran BPJS dalam pandemi ini?
Dilihat dari beberapa penyebab dari segi Ekonomi di pandemi ini seharusnya pemerintah tidak terlalu gegabah dalam menaikkan iuran BPJS, karena dilihat banyak masyarakat yang berdampak penuh atas adanya pandemi Covid-19 ni. Mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan secara penuh atas kenaikan BPJS tersebut, tetapi dalam kondisi seperti ini pemerintah lebih mempertimbangkan kembali dan bisa melihat dari masyarakat yang kurang mampu apalagi masyarakat yang berdampak penuh dengan adanya pandemi ini.

Laporan :Kim PKU

Artikel : Laila Nurjannah
Nadya Natasha Asri

MUHAMMADIYAH RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ETIKA BISNIS DAN PROFESI

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru