oleh

Moriss Menilai Penerapan PSBB di Indonesia Menjadi Racun Bagi Ekonomi

Pekanbaru, Detaksatu ; Permasalahan pengentasan bencana non alam covid-19 banyak menimbulkan masalah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik Universitas Islam Riau DR Moris Adidi Yogia.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Riau, DR Moris Adidi Yogia mengatakan, “Pola penanganan yang terencana dan terukur tidak dilaksanakan dalam manajemen bencana di Indonesia. Persoalan yang sama selalu berulang dan tidak pernah belajar. Mulai dari Tsunami, Gempa, Banjir, dan lain – lain. padahal jargon anggaran keadaan darurat selalu di adakan setiap tahun, tapi pelaksanaannya nol besar, “katanya kepada wartawan, Rabu (13/5/2020) di pekanbaru.

Moris menyebut, “selalu setiap momentum terjadi, setiap satuan kerja akan menciptakan sebagai unit paling berjasa dalam tupoksi bukan saling berintegrasi atau melaksanakan tugas sesuai dengan manajemen yang telah disepakati, “sebutnya.

Mengenai penerapan PSBB di Indonesia dia menilai, “PSBB malah menjadi racun bagi ekonomi, dan semua pihak saling menyalahkan. Padahal dalam perjalanan nya PSBB belum dilaksanakan secara prosedural mulai anggaran yang terbatas sampai pelaksana lapangan yang tidak terkoordinir, “ujarnya.

“Solusi yang bisa dilakukan adalah optimalkan tugas RT/RW dalam pengawasan ODP, PDP. Serta kebutuhan ekonomi masyarakat, “tukasnya.

Dia mengungkapkan, “semua stakeholder harus sepakat dulu, durasi pencegahan berapa lama dan durasi penuntasan berapa lama, “ungkapnya.

Dosen Fisipol UIR ini juga mengatakan “sebenarnya UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan wajib dalam pelayanan dasar. Jadi kalau daerah mau tegas tentang hal tersebut dibenarkan oleh undang undang. Nah sekali lagi, persoalan bencana di daerah seringkali malah pemerintah daerah nya yang menginginkan lepas tangan supaya di bawah kendali pemerintah pusat saja dengan tagline “bencana nasional” atau “kondisi rawan nasional” dan lain sebagainya, “katanya.

“Hal ini karena daerah tidak punya anggaran tetap atau cadangan anggaran untuk kondisi yang seperti ini, “pungkasnya

Laporan : rasid PKU

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru