oleh

MEMBANGUN PARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:
Dr. Dra. Mia Amiati, S.H. M.H.
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

Pengantar
Hiruk pikuk pemberantasan korupsi di Indonesia telah sampai pada klimaks pemberitaan di media apapun. Di satu sisi seolah-olah korupsi sukar dibasmi, dan pada sisi yang lain terdapat klaim bahwa kekuatan sistem peradilan pidana telah mencapai keberhasilannya menghukum pelaku dengan multi status dengan varian besar kerugian keuangan negara dan masyarakat.

Kondusivitas momen itu dikarenakan seluruh komponen masyarakat telah terlanjur menaruh harapan besar bekerjanya institusi penegak hukum untuk memberantas kejahatan ini. Sehingga terkadang rasionalitas antara capaian besaran kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan masyarakat yang berhasil diselamatkan luput dari pemikiran dialektis keadilan-etis dan ekonomis.

Angka-angka penyelamatan kerugian keuangan negara “diam” tidak mampu berkomunikasi dengan data biaya yang dikeluarkan, yang pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai institusi penegak hukum (administration of court) dan administrasi peradilan (administration of justice).

Kondisi realitas ini telah mengantarkan kepada bangsa ini bahwa tesis pemberantasan penegakan hukum melalui optmalisasi sistem peradilan pidana adalah suatu keniscayaan. Indeks persepsi korupsi telah dimaknai kuantitatif, miskin pemaknaan ideologis, politis, sosiologis, ekonomis bahkan humanis. Dengan menghukum pelaku korupsi sebanyak mungkin dianggap telah selesai suatu episode peristiwa penegakan hukum (retributive of justice).

Seleberasi dan Selebritas Koruptor

Sejak reformasi bergulir hingga saat ini, fenomena pemberantasan korupsi menggunakan kebiasaan “press conference” dan “interview” aparat penegak hukum (APH) dan koruptor di berbagai media. Terkadang menimbulkan polemik adu serang antara koruptor melalui penasihat hukumnya dan APH di media publik. Kenyataan ini hingga pada satu keadaan dimana prinsip persamaan di depan hukum, prinsip praduga tidak bersalah, prinsip nonself incrimination, prinsip non contempt of court serta fair trail tidak diberikan ruang yang layak.

Tujuan dari aktivitas ini hanya semata-mata untuk memperoleh kemasyuran suatu entitas pranata penegakan hukum, APH dan koruptor itu sendiri. Sirkulasi interaksi ini sama sekali tidak menumbuhkan integrating ashaming, hanya komoditas pemberitaan yang melahirkan tokoh-tokoh “terlibat” (the participant), korupsi tetap saja tumbuh bahkan sudah tahap memakan tubuhnya sendiri (Sjed Husein Alatas). Padahal secara dogmatis penerapan doktrin kesalahan, penyertaan pidana (the participation or deelneming), pertanggungjawaban pidana (liability based on fault) dan tujuan pemidanaan belum berhasil terefleksi secara sempurna dalam suatu putusan majelis hakim (Steve Lubet dan Alexander Hamilton mengenai the independence of judiciary). Ratio decidendi dengan amar putusan kerap tidak koheren menimbulkan perdebatan yuridis-akademis, menimbulkan pertanyaan empiris, misalnya: mengapa dia saja yang dihukum dan sebagainya.

Promosi Teori Tujuan Pidana Kontemporer.

Dengan mencermati prevalensi terjadi korupsi terus-menerus berbanding lurus dengan upaya penegakan hukumnya di negara ini, pada hematnya perlu dipromosikan kembali teori kontemporer dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Teori kontemporer ini (Eddy O.S. Hiareij) merupakan teori tujuan pidana. Teori ini sebenarnya berasal dari 3 (tiga) teori tujuan pidana yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori tersebut mengalami modifikasi sesuai tujuan pidana seperti mengharapkan adanya efek jera (deterrence effect), agar pelaku korupsi tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam hal tujuan pidana adalah sebagai edukasi masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, maka tujuan efek jera tersebut identik dengan teori relatif yang berkaitan dengan prevensi khusus. Dengan pelaku tindak pidana tersebut dipidana, maka berkaitan dengan tujuan pidana sebelumnya kontekstual dengan tujuan pidana lainnya yakni rehabilitasi maksudnya si pelaku kejahatan korupsi tadi dipenjara harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, sehingga tidak mengulangi kembali kejahatannya.

Pemberlakuan tujuan memenjara pelaku korupsi tersebut sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas bahwa tujuan pidana sebagai prevensi khusus. Dalam konteks itu pula sekaligus bahwa untuk mewujudkan pengendalian sosial sebagai tujuan pidana yang lain yakni pelaku kejahatan korupsi itu diisolasi atau dipenjarakan agar tidak mengulagi perbuatannya, malu, menyesal dan memulihkan kerugian keuangan negara serta masyarakat.

Terakhir bahwa dengan menghukum pelaku korupsi tersebut, hakikatnya memulihkan keadilan sebagai tujuan pidana yang memenuhi keadilan retributif (yakni pelaku sudah dihukum), distributif (adanya keharusan pelaku direhabilitasi) bahkan restoratif (adanya reparasi korban dengan mengembalikan seluruh barang bukti yang berupa asset yang dikorupsi kepada negara). Ini sejalan dengan paradigma hukum pidana modern (daad-dader-strafrecht-slachttoffer).

Revitalisasi Kegiatan Pencegahan Korupsi

Pemberantasan korupsi memerlukan keteladanan (uswah). Tanpa hal itu, akan menimbulkan budaya permisif atau patronage terhadap korupsi. Pemberian uang suap, sogok, dan sebagainya yang kerap terjadi di masyarakat dianggap wajar (lumrah). Perilaku birokrasi neo-patrimonial yakni membenarkan penggunaan fasilitas negara, jabatan serta anggaran dan sebagainya untuk kroni dan keluarga pejabat dibiarkan berkembang ke arah habitual.

Berdasarkan kenyataan di atas, berdampak kegiatan pencegahan korupsi menjadi sukar dilaksanakan karena retensi (penolakan) itu berasal dari dua kutub yakni masyarakat yang berkepentingan dan pejabat atau pemangku kewenangan publik. Apalagi stigma kegiatan pencegahan korupsi yang menjadi tugas tambahan lembaga penegak hukum tumpul, karena diasumsikan tidak prestisius atau bergengsi. Lembaga penegak hukum lebih mengedepankan aspek tindakan represif yang menuai “selebrasi dan selebritas”.

Korupsi hanya dapat diberantas melalui upaya penal adalah mitos, yakni suatu anggapan yang tidak sepenuhnya benar. Bukankah antitesis tujuan pidana retributivisme dikalahkan oleh pandangan yang menyatakan bahwa mekanisasi hukum pidana represif telah menghilangkan gejala suatu kejahatan semata (kuire en symptom) dan justeru menimbulkan over capacity lembaga pemenjaraan.

Oleh karenanya kegiatan pencegahan korupsi harus menjadi prioritas untuk menjaga harkat dan martabat bangsa di dunia internasional sebagai negara tingkat korupsi tertinggi di dunia. Prevensi korupsi didefinisikan sebagai pendeteksian dan pengurangan penyebab dan keadaan korupsi melalui pengembangan dan penerapan sistem dari sistem ukur yang tepat untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan korupsi.

Upaya yang dapat dijabarkan adalah: (i) Pengembangan sistem rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara), pejabat negara, penyelenggara negara, kader partai politik; (ii) Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah/swasta; (iii) Pengembangan sistem pendidikan antikorupsi dari pra sekolah hingga perguruan tinggi; (iv) Pengembangan sistem penggajian, renumerasi, mutase dan kepangkatan (tenure) yang antikorupsi; (v) Pengembangan sistem pegawasan antipersaingan usaha (monopoli) yang tegas; (vi) Pengembangan omnibus law terhadap perundang-undangan yang sejenis (paralel); (vii) Pengembangan sistem pelayanan publik yakni Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. Bersih dan Melayani (WBBM); (ix) Pengembangan sistem digitalisasi informasi dan transparansi publik; (x) Pemberian penghargaan kepada pioneer antikorupsi di seluruh Indonesia.

Penutup
Ada pepatah kuno mengatakan “the man behind the gun”, seberapa sempurna sistem pencegahan korupsi dibangun tanpa dikembangan mustahil korupsi akan berkurang dan zero tolerance di Indonesia. Sistem adalah impersonal dan bergantung kepada manusia sebagai factor produksi dalam organisasi. Organisasi masyarakat maupun pemerintah.

Untuk mengakhiri tulisan ini, sepertinya perlu direnungkan kembali hakikat tujuan negara Indonesia ini didirikan. Tujuan ini adalah fixed variabel, maka segala upaya menjauhkan tujuan negara adalah inkonstitusonal dan harus ditolak baik berasal dari pemangku kebijakan maupun masyarakat awam.

Hentikan korupsi sekarang juga karena Korupsi menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan!!!

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru